Laporkan Tindak Pidana Pencucian Uang !

Anda dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan memberikan informasi kepada PPATK tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf  f Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) dan Pasal 29 huruf f Peraturan Presiden No. Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, PPATK berwenang untuk menerima Laporan atau informasi dari masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU).

Dalam pelaporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Laporan dugaan TPPU akan ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan PPATK. Dalam hal ini, apabila atas hasil analisis laporan dari masyarakat ditemukan indikasi TPPU dan/atau kejahatan lainnya yang melibatkan transaksi keuangan akan dteruskan kepada penyidik sebagai informasi intelijen, berupa informasi yang telah diberikan nilai tambah dan bersifat rahasia. Tindak lanjut penanganan laporan sangat tergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana. Pasal 3, 4 dan 5 UU PPTPU merincikan pelaku TPPU sebagai:

  • Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  • Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  • Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

  1. korupsi;
  2. penyuapan;
  3. narkotika;
  4. psikotropika;
  5. penyelundupan tenaga kerja;
  6. penyelundupan migran;
  7. di bidang perbankan;
  8. di bidang pasar modal;
  9. di bidang perasuransian;
  10. kepabeanan;
  11. cukai;
  12. perdagangan orang;
  13. perdagangan senjata gelap;
  14. terorisme;
  15. penculikan;
  16. pencurian;
  17. penggelapan;
  18. penipuan;
  19. pemalsuan uang;
  20. perjudian;
  21. prostitusi;
  22. di bidang perpajakan;
  23. di bidang kehutanan;
  24. di bidang lingkungan hidup;
  25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
  26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PP TPPU harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.

Kejahatan yang melibatkan transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan adalah kejahatan-kejahatan seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam aksinya dilakukan diketahui terkait transaksi pada penyedia jasa keuangan baik sebagai sarana maupun sasaran kejahatan. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan peningkatan kekayaan secara tidak wajar kepada PPATK.

Laporan Anda dapat disampaikan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1.Website:https://wbs.ppatk.go.id
2.E-mail:[email protected]
3.Surat:Layanan Pengaduan Masyarakat PPATK
Jl. Ir H Juanda No.35
Jakarta Pusat 10120
4.Datang langsung ke Kantor PPATK

Untuk melaporkan secara online : klik disini

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: