Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi

Dalam rangka implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya urusan Kehutanan, maka dilakukan pengalihan PNS Daerah Kabupaten / Kota bidang kehutanan selain yang melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 sebagai berikut :

PNS Daerah kabupaten / kota yang beralih adalah :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dan Pengendali Ekosistem Hutan dan berada pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota;
  5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan;
  6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
  7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
  8. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan:
    1) Administrator;
    2) Pengawas; dan
    3) Pelaksana,
    yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada unit kerjaldinas yang melaksanakan urusan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), atau badan yang menyelenggarakan urusan penyuluhan kehutanan.

Ketentuan pengalihan :

  1. Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain Yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten / Kota dialihkan Daerah Provinsi menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
  2. Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan provinsi.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
    tetap menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, atau Pengendali Ekosistem Hutan.
  4. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
  5. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI7 . Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I Kota.

PNS Daerah kabupaten / kota yang dapat beralih dengan membuat surat pernyataan adalah :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki kualifikasi bidang kehutanan yaitu pendidikan bidang kehutanan, pengalaman dalam bidang kehutanan, dan pelatihan bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh kehutanan, polisi hutan, dan pengendali ekosistem hutan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan yang terdiri atas Pengawas Tenaga Teknis, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Perpetaan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang serumpun tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi teknis bidang kehutanan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipit Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini bekerja di unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
  6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan
    Pengawas yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan/atau teknis dalam bidang kehutanan dan saat ini bekerja di luar unit kerja bidang kehutanan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.

Silahkan download :

Icon

Perka Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2016 925.25 KB 284 downloads

...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: