Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi

Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Taun 2016 sebagai berikut :

PNS Daerah Kabupaten/Kota yang beralih adalah :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah;
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
    1) Pengawas Sekolah;
    2) Kepala Sekolah;
    3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
    4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
    5) Pengelola Perpustakaan;
    6) Pustakawan; dan
    7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah dapat dimaknai juga termasuk PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan menengah swasta atau yang sederajat.

Ketentuan pengalihan adalah sebagai berikut :

  1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan tersebut, ditempatkan pada satuan pendidikan menengah.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan fungsional Guru.
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Tenaga Kependidikan yang telah dialihkan tersebut, tetap menduduki jabatan Tenaga Kependidikan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud, tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV).
  6. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
  7. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2OI7.
  8. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

Silahkan download :

Icon

Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 705.99 KB 43 downloads

...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: