Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi PNS Daerah Provinsi

Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi PNS Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 48 Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

PNS Daerah kabupaten / kota yang beralih meliputi :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan ;
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik yang telah maupun yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan;
  4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator dan Jabatan Pengawas yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi yang lain;
  5. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan;
  6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan calon pengawas ketenagakerjaan.

Ketentuan peralihan sebagai berikut :

  1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
  4. Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
  5. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
  6. Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dapat beralih sebagai berikut :

  1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakedaan tetapi berada di luar unit kerja penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
  2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi lain, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.

Silahkan download :

Icon

Perka BKN Nomor 48 Tahun 2015 782.32 KB 90 downloads

...

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: